Mengukur “Jokowi Effect”A Prasetyantoko ; Pengajar di Unika Atma Jaya, Jakarta |
KOMPAS, 16 Maret 2014
| PASAR merespons positif, bahkan cenderung berlebihan, menyusul penetapan Joko Widodo sebagai calon presiden. Setelah ditutup menurun pada sesi pagi, Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia langsung melejit pada sesi siang, Jumat (14/3), naik 3,2 persen mencapai 4.878, level tertinggi tahun ini. Nilai rupiah juga menguat pada Rp 11.355 per dollar AS atau naik 0,2 persen mencapai nilai terendah tahun ini. Begitupun imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun turun 4,1 bps menjadi 7,9 persen. Pendek kata, pencapresan Jokowi mampu mendorong masuknya modal asing sehingga menimbulkan sedikit pelonggaran likuiditas di pasar domestik yang pada 2014 ini diproyeksikan masih akan ketat. Pertanyaannya, sampai kapan ”Jokowi effect” ini dan sejauh mana pelonggaran likuiditas ditimbulkan? Jauh sebelum pengumuman itu, analis bank asing sudah secara eksplisit melihat efek positif figur Jokowi. Malayan Banking Bhd (Maybank) membuat skenario jika Jokowi menjadi presiden, rupiah akan menguat mencapai Rp 11.300 per dollar AS; sementara jika presidennya bukan Jokowi, rupiah sebesar Rp 11.700 per dollar AS. Menurut Bank OCBC, jika Jokowi presiden, nilai tukar menjadi Rp 12.000 per dollar AS; jika bukan, nilai tukar Rp 12.600 per dollar AS. Waktu itu, rupiah berada pada kisaran Rp 12.200 per dollar AS. Beberapa bank asing lain punya prediksi sama. Rabobank International memproyeksikan rupiah akan menguat menjadi Rp 11.750 per dollar AS; sedangkan Morgan Stanley Rp 11.800 jika Jokowi terpilih sebagai presiden (Bloomberg, 10/2/2014). Mengapa investor asing pro Jokowi? Jika dilihat lebih jauh, sebenarnya alasan mereka cukup rasional, bahkan pragmatis. Selama ini, investor asing masih memandang Indonesia sebagai salah satu destinasi investasi paling menarik. Prospek jangka panjangnya tak terbantahkan, terutama karena faktor bonus demografi yang begitu besar. Selain akan mendorong konsumsi, bonus demografi juga bisa memacu produktivitas perekonomian. Sayangnya, selama ini ada semacam kemandekan dalam transformasi ekonomi, khususnya terkait dengan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan perilaku korupsi. Ketiganya masih menjadi persoalan yang secara akut membebani perekonomian domestik. Lambatnya reformasi struktural terjadi karena sistem politiknya tidak mendukung. Tak ada kekuatan dominan di parlemen dan kabinet diwarnai koalisi pelangi yang tak efektif. Dari kacamata investor, perekonomian Indonesia akan melaju kencang jika proses politik lebih sederhana. Ada kekuatan politik cukup dominan di parlemen dan birokrasi diisi oleh orang yang kompeten dan solid. Dari berbagai survei, potensi itu mungkin terjadi jika Jokowi dicalonkan. Pertama, partai pendukung Jokowi diperkirakan akan meraup kursi cukup banyak di parlemen sehingga jika harus berkoalisi cukup dengan satu atau dua partai. Kedua, pemilihan presiden bisa satu putaran sehingga kepastian akan segera tercipta. Begitulah skenario optimistis yang dibayangkan investor sehingga mereka sangat antusias begitu Jokowi dicalonkan. Bahkan, lebih jauh, investor sudah mengantisipasi aneka sektor dalam perekonomian yang diproyeksikan akan melaju dengan pemerintahan lebih efektif, di antaranya sektor infrastruktur, properti, perbankan, dan otomotif. Dengan kata lain, peluang bisnis dan proyeksi keuntungan bagi para pelaku usaha begitu besar jika skenario optimistis tersebut terjadi. Tentu ini alasan fundamentalnya. Ada pula alasan jangka pendek sebagai aksi spekulasi mendapatkan keuntungan sesaat dalam perubahan konstelasi yang begitu cepat. Hal itu perlu disadari mengingat konstelasi politik juga bisa berubah dengan cepat sehingga sentimen pun bisa berbalik arah seketika. Kalaupun proses politik lancar, pertanyaan dari sisi fundamental, siapa wakil presidennya dan bagaimana komposisi kabinet. Jika beberapa posisi kunci kementerian, seperti Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ditempati orang kompeten, kepercayaan investor kembali meningkat. Kepercayaan investor dan masuknya modal asing hanyalah sebagian cerita terkait dengan dinamika jangka pendek. Kuncinya tetap terletak pada transformasi fundamental yang bersifat jangka panjang. Pemerintahan baru nanti harus mampu mempertemukan dilema yang selalu muncul dalam upaya memitigasi dinamika perekonomian jangka pendek serta pencapaian target jangka panjang. Tahun 2015, kita akan masuk dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN sehingga presiden baru harus langsung berhadapan dengan begitu banyak persoalan yang akan muncul. Dalam skala global, pertengahan 2015 diperkirakan menjadi momentum kenaikan suku bunga di negara maju sebagai akhir dari era likuiditas longgar secara global. Berbagai tantangan itu tentu akan berdampak pada dinamika domestik. Harus diakui, ada banyak keraguan terkait kompetensi dan kapabilitas Jokowi, apalagi terkait dengan diplomasi luar negeri. Namun, jika menteri luar negerinya sangat kompeten, keraguan itu bisa diatasi. Tentang keraguan akan visi jangka panjang, sebenarnya juga bisa ditopang dengan peran partai politik dan lembaga pendukung lainnya. Kuncinya kemampuan memimpin birokrasi. Sebab, pada dasarnya tak mungkin figur sehebat apa pun mampu mengatasi persoalan yang begitu kompleks tanpa dukungan tim yang solid. Satu faktor lagi, Jokowi mendapat dukungan cukup luas di kalangan masyarakat sipil. Bahkan, sosoknya diidentifikasi sebagai simbol perjuangan masyarakat sipil. Baru kali ini kepentingan investor (asing) sejajar dengan kepentingan masyarakat sipil dalam hal calon presiden. Namun, semakin tinggi ekspektasi, risiko terjadinya pembalikan dukungan juga besar karena sulit melayani semua kepentingan secara bersamaan. Tantangan berat bagi parpol pemenang pemilu nanti adalah membangun infrastruktur kelembagaan yang memadai. Khususnya bagi partai pendukung Jokowi harus mampu merealisasikan harapan banyak pihak. Jika tidak, antusiasme pencapresan Jokowi akan berubah dengan cepat menjadi buih yang siap meletus sebagai ”Jokowi bubble” belaka. ● |
Post a Comment