Memberi Vs Membeli Suara Mohamad Sobary  ;   Budayawan

SINAR HARAPAN,  26 Maret 2014

                                      

                                                                                         

                                                      

Pemilihan umum adalah momentum rakyat menentukan suara, memilih partai yang dipercaya bakal mampu mewujudkan aspirasi politiknya, atau tokoh yang layak dipercaya. Dalam memilih, secara umum kita bebas. Kita boleh memilih tokoh dan partai politik mana yang bisa memperjuangkan kepentingan kita. Ada mungkin sedikit konflik; memilih tokoh yang dipercaya dan suara diberikan padanya, boleh jadi tepat. Orang yang dipercaya itu dianggap tak mungkin menyimpang dari orientasi politiknya. Namun, bagaimana bila orang yang dipercaya tak bakal menyimpang ini, kemudian ternyata tak berdaya dalam partainya karena berada dalam suatu partai politik yang haluan politiknya, program-program lapangan, dan garis perjuangannya sama sekali tak sejalan dengan orientasi politik sang tokoh? Ini perkara ruwet. Tak mungkin kita mencari solusi yang nyaman secara sosial dan terakomodasi baik-baik secara politik. Ini zaman lain; zaman ketika politikus—terutama politikus baru—mencari perlindungan dari suatu partai politik, tak peduli apakah partai tersebut sesuai wawasan dan aspirasi politik sang politikus tadi. Itu bagi politikus yang memiliki aspirasi politik dan idealisme tertentu. Banyak politikus yang pada prinsipnya hanya mencari pekerjaan. Titik. Begitu sederhana dan praktis. Pintar tapi dungu. Realistis tapi begitu absurd pandangan dunianya. Ia bisa ikut partai politik mana pun, tertama yang kelihatan sejak awal memiliki potensi besar untuk menang. Ia hanya ikut pada partai politik yang kuat. Ia sendiri bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Lebih kurang, ia hanya orang yang begitu mudah kita temukan dalam daftar pencari pekerjaan, jika negara kita yang besar dan jaya ini memiliki daftar seperti itu. Orang seperti ini bukan politikus yang layak diikuti. Apa gunanya memilih orang yang tak tahu-menahu haluan politik perjuangannya, serta tak mampu menyusun suatu rencana program lapangan untuk membantu kehidupan warga yang memilihnya, yang disebut basis konstituennya sendiri? Jangan-jangan ia pun tidak tahu apa makna konstituen, basis konstituen, dan pendidikan politik bagi konstituennya? Kelihatannya, ini tidak mustahil. Jangankan bagi politikus yang baru sekali terjun ke dunia pemilihan legislatif, seperti yang bakal terjadi sebulan lagi. Politikus lama, yang sudah berpengalaman dan berkali-kali memasuki gelanggang politik seperti itu tapi tidak tahu haluan politik, pun bukan perkara aneh. Kita memiliki begitu banyak partai politik yang semua haluan ideologi politik dan perjuangannya hampir sama. Simbol partai boleh berbeda, warna boleh menyolok dan masing-masing tidak sama. Tapi, siapa yang bisa membuat suatu basis ideologi politik yang khas, spesifik, eksklusif, berbeda tajam dari apa yang dimiliki partai politik yang lain? Partai yang berbasis agama, dengan pijakan ideologi “langit” yang tak tersentuh debu, kenyataan sosiologisnya sama saja dengan partai lain yang berpijak di Bumi, dipandu orientasi politik kerakyatan, atau kebangsaan, yang tak menyebut dan tak ada sedikit pun sangkut pautnya dengan agama. Dalam situasi macam ini, partai apa yang harus dijadikan kiblat politik, sungguh tidak jelas. Makin lama, dari partai mana pun mereka datang, tingkah laku, sikap, dan orientasi politik para politikus sama saja. Kiblat Politik Pada zaman Orde Lama, pemilihan umum memberikan suatu pedoman dasar, kiblat, dan orientasi politik yang jelas. Kita diminta “memberi” suara pada suatu partai karena ia tak sama dengan partai lain. Orang masih teringat “nyanyian pemandu pemilu” yang menggetarkan jiwa dan memberi semangat memilih, yaitu “memberi” suara pada yang “layak” diberi, dan yang “layak” itu ada. Kita punya pilihan. Marilah, marilah, saudara-saudara/Marilah bersama “memberi” suara/Suara saudara sungguh kuasa/Menentukan dasar, tujuan bersama/Membela Negara, nasional yang mulia. Kita tahu itu momentum eksperimen berpolitik multipartai yang hiruk-pikuk, gegap gempita, yang pada akhirnya memang membentur jalan buntu; kabinet jatuh-bangun, kabinet sibuk berpolitik sebagai tujuan politik paling utama, dan lupa membangun kehidupan yang nyaman dan makmur. Satu hal begitu jelasnya pada masa itu, rakyat punya harga diri dan diberi kesempatan meraih harga diri dalam politik bersih. Politik yang punya basis ideologi yang jelas tadi, yang menawarkan orientasi perjuangan yang membuat kita merasa hidup ini berharga dan di dalamnya masih begitu banyak hal yang layak kita perjuangkan.  Jika mungkin—dan dan memang harus—sampai titik darah penghabisan pun kelihatannya tak begitu merepotkan. Kita mungkin bahkan menjadi bangga karenanya. Ada yang perlu dibela dalam hidup ini. Ada yang masih terasa penting dan layak menerima pembelaan kita. Dalam pemilu itu kita “memberi” suara, kita memberikan trust pada suatu partai, pada seorang tokoh, karena mereka layak merimanya. Dalam pemilu zaman edan sekarang, ketika kita tahu para tokoh partai bermandikan duit. Duit untuk mandi itu bukan hasil kerja keras mereka sendiri, melainkan hasil yang diraih dan dihimpun pihak lain. Duit dari kantong swasta atau dalam pemerintah sendiri, apa gunanya kita “memberi” mereka suara? Kita tak lagi sudi “memberi” mereka suara kita yang begitu berharga. Partisipasi politik dalam pemilu menurun. Suara golput meningkat. Apatisme politik tak bisa lagi dibendung. Mereka yang apatis itu bukan warga negara yang tak mengerti politik, melainkan sebaliknya. Apatisme mereka bisa dipahami. Jika perlu, malah harus didukung. Apatis itu sikap politik yang sehat, realistis, dan bertanggung jawab pada bangsa, agar kita tak dijarah para pemimpin serakah, penipu, dan pencoleng yang yang berpakaian rapi, bersuara lembut, berperilaku sopan. Tapi, pencoleng tetap pencoleng. Kalau mereka tetap menang? Kita tahu mereka menang. Tapi kita tak mendukung kemenangan mereka. Ini satu cara, satu sikap, satu jalan keluar, yang mukin buruk. Cara lain, sikap lain, jalan keluar lain? Kita tetap tak sudi “memberi” suara pada mereka. Tapi kita tidak tahu, tiba-tiba mereka bangkit dengan segenap kesrakahan politik, semua siap “membeli” suara. “Memberi” suara, kesukarelaan politik yang sehat, telah dirusak dan kita mogok. Tapi mereka tak peduli. Saat kita mogok, mereka “membeli” suara. Harga setinggi apa pun tetap mereka “beli”. Duit ada, mereka bermandikan duit. Apa salahnya “membeli”? Salahnya, kita mengubah roh kehidupan politik, bahkan kita membunuhnya. Politik “memberi” dulu itu tanda bahwa kita rakyat berdaulat, dengan jiwa mandiri dan otonom. Politik “membeli” itu menegaskan kedaulatan kita sebagai warga negara, sebagai pribadi, dengan jiwa mandiri dan otonom, diubah menjadi sekaleng susu bubuk, selembar kaus buruk, dan beberapa rupiah yang diperoleh tak harus dengan kerja keras seperti biasanya. Pergeseran dari “memberi” ke “membeli” suara dalam pemilu demi pemilu akhir-akhir ini, selalu berarti sebagai momen penghancuran nilai warga negara dan kemanusiaan kita. ●

Read more

Rumah Aspirasi Rakyat Mohamad Sobary  ;   Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi

KORAN SINDO,  16 Maret 2014

                       

                                                                                         

                                                                                                             

Ada sebuah buku baru, terbitan Gramedia, Jakarta. Judulnya menimbulkan pertanyaan: Say No, Thanks. Apakah gerangan yang harus ditolak di sini?. ”No, thanks” itu bahasa penolakan. Atau tanda kita tak mau menerima suatu tawaran. Sifatnya bukan sekadar ungkapan jiwa bahwa kita tak mau menerimanya karena sudah cukup, melainkan karena kita tak memerlukannya sama sekali. Terkesan, ada sikap alergi, dan kita tak ingin diganggu oleh apa yang ditawarkan orang lain pada kita. Penulisnya Fahira Idris, dibantu dua temannya. Subjudulnya dimaksudkan untuk memberi penjelasan terhadap judul tadi: ”Wujudkan Mimpimu, Jauhi Dia”. Tapi penjelasan ini malah membuat kita bertanya lebih lanjut, dan bukannya membuat kita merasa telah memperoleh penjelasan yang kita inginkan. Di sampul belakang, pelan-pelan kita memperoleh penjelasan, mengenai apa yang harus kita tolak tadi, dan apa yang harus kita jauhi sebagai langkah mewujudkan mimpi kita, yang sudah disebut di atas: ”Wow, ini buku bukan hanya keren, tapi keren banget. Ngejelasin bahaya miras dengan cara yang menyenangkan. Anak muda dan anak tua kudu baca nih buku”. Satu pujian lagi, penting dikutip di sini: ”Terima kasih Uni. Itu yang ingin saya ceritakan setelah baca buku ini. Disajikan dengan bahasa yang detail dan menarik. (Tidak kaku, penuh animasi, anak muda banget). Sekarang mengertilah kita apa yang dimaksudkan oleh penulis buku ini. Fahira, panggilannya Ira, orang baru. Di dunia penulisan buku, kira-kira ini buku pertamanya. Apakah dia ingin mengembangkan karier sebagai penulis? Penulis buku-buku sastra? Atau buku-buku kesenian lainnya? Atau buku ilmiah? Tidak. Kelihatannya bukan itu karier yang dituju. Dia pelaku bisnis. Kali ini ingin menapakkan kaki di dunia politik. Buku ini ada hubungan dengan langkah politiknya. Melawan minuman keras (miras), bagi Ira, merupakan langkah politik yang tepat, dan relevan buat perbaikan kehidupan masyarakat kita. ”Langkah politik?” ”Ya, itu ”langkah politiknya”. Boleh juga, demi kejelasan, dia melawan miras sebagai program nyata, yang ditawarkan pada masyarakat, buat menandai komitmen politiknya. Dia memasuki wilayah politik, untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari DKI Jakarta, dengan ajakan pada masyarakat, untuk bersama- sama melawan miras yang berbahaya bagi kesehatan manusia, kesehatan masyarakat kita. Ini tokoh baru, wajah baru, yang baru kali ini tampil, tapi strategi dan cara berpikirnya bukan baru. Ini langkah politik orang yang sudah matang, dunia dalamnya, baik jiwa, pemikiran politik, dan dasar filosofinya, sudah tertata. Banyak tokoh, calon ini, calon itu, bahkan calon presiden, yang tampak tidak siap. Secara programatik kelihatan tidak menguasai persoalan bangsa dan negara kita. Dan dengan sendirinya tidak tahu bagaimana memilih atau menentukan prioritas. Secara jiwani, tidak matang. Secara intelek, tidak terlatih berpikir konsepsional. Fahira siap. Dia sudah mendirikan apa yang disebutnya ”Rumah Damai Indonesia” sejak tahun 2010, tempat ngumpul berbagai komunitas, untuk mempelajari persoalan-persoalan Jakarta. Rumah itu juga disebut ”Rumah Aspirasi Rakyat”, terletak di Jln H Saabun No 20, Jati Padang, Jakarta Selatan. Ira sudah belajar satu hal baru: miras, sejarahnya, peredarannya, bahayanya. Dia tak ingin bangsa ini ditelan mentah-mentah oleh miras. Dia tak ingin kita tenggelam dalam tsunami miras yang mengerikan. Programnya jelas. Nyata. Konkret. Tak diperlukan teori-teori. Tak diperlukan filsafat yang ruwet-ruwet. Pendeknya, dia memilih program nyata, bisa dilihat, bisa dirasakan. Sekali lagi, rakyat dilibatkan. Dan itulah bekalnya memasuki dunia politik. Pemerintah sibuk mengatur kematian keretek dan usaha membunuhnya dengan hukum, seolah-olah pembunuhan itu legal, tapi terhadap miras, yang lebih berbahaya, pemerintah tak peduli. Terhadap ancaman berbahaya ini pemerintah tidur, dan diam seribu bahasa. Para calon ini, calon itu, yang disebutkan diatas, hendak tampil sebagai pemimpin dalam masyarakat, dengan landasan pemikiran atau gagasan filosofis dan teoretis: ”akan”. Dengan langkah: ”akan”. Dan program: ”akan”. Ringkasnya, mereka ”akan begini””akan begitu”. Kalau saya terpilih, saya ”akan”. Fahira telah melakukannya. Dan bahasa komunikasi politiknya jelas: ”saya telah melakukan sesuatu”, dan sesuatu itu penting untuk menjadi komitmen politik saya, karena saya akan mencalonkan diri menjadi anggota DPD DKI. ”Apa sebenarnya yang dilakukan Ira?” Dia membuat langkah kebudayaan yang menarik. Ini merupakan langkah kebudayaan sebagai jawaban atas persoalan-persoalan moral di dalam masyarakat kita. Miras sebagai persoalan moral, tak bisa diserahkan semata pada agama, dan para tokoh agama, yang akan memandangnya dari sudut hukum agama, halal atau haram. Ini bukan lagi persoalan diskursus moral, melainkan persoalan sikap, cara pandang, dan tingkah laku sehari-hari dalam masyarakat kita, yang makin kering dan makin tandus. Dengan kata lain, ini urusan kebudayaan. Tokoh muda ini putri Dr. Fahmi Idris, yang tak banyak bicara, tapi bekerja, bekerja, dan terus-menerus mewujudkan gagasan idealnya lewat kerja itu. Seperti sang ayah, Ira juga orang bisnis, yang melebarkan sayapnya ke dunia politik. Dunia pesantren memiliki banyak contoh mengenai cara menempuh langkah kebudayaan untuk menghadapi persoalan halal-haram seperti ini. Ira sendiri belum punya pengalaman sebelum ini. Tapi intuisinya yang terang-benderang membawanya ke arah ini. Tanpa banyak cakap. Tanpa banyak diskusi. Kita telah belajar dari pengamatan dalam dunia pemikiran, bahwa gagasan-gagasan besar, di bidang teori dan filsafat, yang dimaksudkan untuk menjawab persoalan-persoalan kemasyarakatan tertentu, nasibnya hanya akan mengambang di udara, seperti burung-burung liar, jika kita tak mampu melengkapinya dengan sangkar, untuk menjadi ”rumah” baginya. Sangkar itu adalah instrumen-instrumen praktis, sebagai petunjuk cara memainkannya dalam bahasa program, bahasa tindakan, yang diperlukan di dunia nyata, dalam hidup kita sehari-hari. Yang datang pada kita bukan renungan teori maupun filsafat, melainkan persoalan-persoalan sederhana, yang tak bisa diselesaikan dengan cara lain, selain dengan program, program dan program. Teori dan filsafat hanya baik, dan bisa ”berbunyi”, jika keduanya bisa dibikin praktis untuk kepentingan manusia dan lingkungan di sekitarnya. Ira tahu menjawab persoalan tadi dengan caranya, dengan orientasi programatiknya. Dia seolah berkata, bahwa ada momentum bagi kita untuk berteori, atau berfilsafat, ada pula momentum untuk meninggalkannya, demi perjuangan khusus, menghadapi persoalan khusus, dan bersifat teknis, yang tak memerlukan teori, atau filsafat. Rumah Aspirasi Rakyat itu menjelaskannya dengan gamblang. ●

Read more

Orang Istimewa Mohamad Sobary  ;   Budayawan

SINAR HARAPAN,  12 Maret 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                                                                             

Di negeri kita selalu terbukti tak begitu banyak orang istimewa yang kita butuhkan. Banyak kejadian menunjukkan, bila suatu panitia seminar atau penyelenggara talk show di stasiun televisi yang bermaksud mendiskusikan tema khusus, sering atau bahkan selalu dihadapkan pada kesukaran menemukan pembicara yang tepat. Seminar besar melibatkan banyak pembicara atau suatu program talk show yang lebih terbatas di suatu stasiun televisi mengenai “mudik Lebaran”. Hal ini kelihatannya sederhana, hanya merupakan peristiwa rutin tahunan. Ternyata, ini merupakan persoalan ruwet. Kita memerlukan sosiolog atau antropolog. Ini agak mudah diatasi. Namun ketika yang dibutuhkan haruslah sosiolog atau antropolog yang memahami kehidupan kaum migran di perkotaan, keruwetan makin meningkat. Makin sulit mencari orang-orang yang memenuhi kriteria itu. Ketika mereka ditemukan, kita bikin suatu daftar nama. Dengan perasaan lega panitia harus mencoret lagi nama-nama mereka. Ini terjadi ketika mereka memerlukan sosiolog atau antropolog yang mengerti kehidupan kaum migran, sekaligus yang memahami kehidupan pedesaan dari mana para migran itu berasal. Dua jenis ilmuwan itu harus paham kehidupan kota, sekaligus kehidupan desa. Demi kedalaman pembahasan, mereka harus juga memahami tradisi Islam dengan segenap lambang-lambang modernitas—bahasa Islam kelas bawah dan sekaligus menengah—perkotaan tanpa boleh melupa akan “tradisi” Islam di daerah pedesaan. Hingga di sini, keruwetan cukup membuat panitia sukar tidur. Andaikata tokoh-tokoh yang diharapkan berbicara sudah ditemukan, masih ada syarat lain khas kepentingan media: sosiolog atau antropolog tadi harus juga orang yang terkenal dan disukai media. Ini penting karena seminar, termasuk yang bersifat ilmiah sekalipun, apalagi talk show di suatu stasiun televisi. Kalau yang berbicara tak dikenal publik dan tak bisa berbicara dalam idiom-idiom dan gaya media, para pendengar tak akan tertarik. Media yang hadir untuk meliput peristiwa itu pun tak akan merasa menemukan sesuatu angle yang menggiurkan. Mencari “orang istimewa” memang tidak mudah. Tak mengherankan jika hal itu tak terpenuhi, media tak akan memberitakannya. Orang yang tak memiliki “keistimewaan” buat apa diberitakan? Ini betul-betul ruwet. Lalu diam-diam, syarat dikurangi, yang penting orang yang sudah biasa muncul di televisi. Ini sebetulnya tak boleh dilakukan, tapi terpaksa ditempuh demi kebutuhan acara. Pembicara yang tak tahu persoalan, biarpun mereka orang terpelajar, seharusnya menolak demi keluhuran sikap akademiknya. Namun, sering juga muncul orang yang gagah berani untuk tampil nekat, senekat-nekatnya, tanpa memedulikan etika akademik. Tidak tahu kehidupan kaum migran, tak paham kehidupan pedesaan, dan tak ada sangkut-paut dengan tradisi Islam, banyak juga yang nekat menyanggupi. Mereka tak peduli, selingkuh dari kepantasan di dunia akademik. Seminarnya menjadi seminar omong kosong. Talk show-nya pun menjadi acara yang membuat perut bergejolak. Kita yang masih menghormati “aturan main”, malu. Selebihnya, harmoni hidup kita, terkoyak-koyak. Kaum akademikus biasanya tak mau berlagak sok tahu, tidak ambisius. Dunia ilmu dan etika keilmuan mengajari kita untuk menjadi agak sedikit rendah hati. Ini jangan hendaknya dikurangi karena kekurangan dasar dalam kompetensi akademik kita sudah banyak. Kebodohan sebisa-bisanya disembunyikan. Pamer kebodohan itu wujud kebodohan yang sempurna. Kaum santri menyebutnya “jahil murokab”. Artinya, kebodohan yang palng bodoh. Kita dianggap memanggul kebodohan itu ke mana-mana tanpa sedikit pun malu. Makin Bertambah Ambisi, keserakahan, dan tak tahu malu sering menjadi barang terkutuk. Namun orang ambisius, orang serakah, dan tak tahu malu, di masyarakat kita rasanya bukan makin berkurang, melainkan makin bertambah. Makin banyak saja jumlahnya. Sering kita mencari “ orang istimewa”, tetapi yang kita temukan hanyalah remah-remah yang tak begitu berguna. Mencari pesepak bola yang jumlahnya lebih banyak, jelas lebih sulit lagi. Padahal, kita hidup di negeri yang begitu besar jumlah penduduknya. Mencari presiden, yang hanya satu orang, dan seorang wakilnya, jadi hanya mencari dua orang yang kita anggap istimewa, pun repot. Kita hanya menemukan orang yang populer mendadak, yang dianggap “rapi jail”, tapi apa gunanya kerapian? Kita selalu dalam kesulitan. Yang pernah dianggap istimewa, yaitu yang terpilih, ternyata sama sekali tidak istimewa. Ini diikuti kemunculan sembarang calon. Begitu banyak orang yang jelas tak memiliki tanda-tanda keistimewaan pun memaksa diri tampil menjadi calon presiden. Mereka hanya merasa populer dan menjual popularitas. Di sini ada yang secara kebudayaan membuktikan bahwa kita suka nekat. Cara pandang dan sikap kita tampak sembarangan. Kita tak lagi memiliki kemampuan mengukur kapasitas pribadi kita. Sudah agak lama kita kehilangan rasa malu kalau urusannya menyangkut jabatan, gengsi, dan duit. Kita mengubah sejarah. Masa lalu yang buruk ditutup kampanye media besar-besaran agar kita tampak istimewa. Padahal, kampanye tak mengubah apa-apa selain menegaskan bahwa kita bohong pada sejarah dan pada diri sendiri. Orang bohong apa istimewanya? Pengalaman dalam jabatan? Oh, banyak sikap culas, tidak jujur, dan korup disulap popularitas yang tak seberapa. Kita nyalon, dengan menipu publik dan bermain untung-untungan. Siapa tahu orang yang pada hakikatnya secara moral bukan apa-apa, secara politik bukan apa-apa, secara birokratis pun bukan apa-apa, tiba-tiba bisa terpilih. Siapa tahu. Ini sikap dan tingkah laku yang merusak kebudayaan dan kehidupan. Orang nekat, yang tak bisa mawas diri lagi, bukan orang istimewa. Kita mencari orang istimewa beneran, dan yang kita cari belum pernah ketemu. Namun yang tampak istimewa ternyata hanya gumpalan ambisi dan keserakahan, yang jelas bukan keistimewaan. Sekali lagi, kita merusak kebudayaan. Kita merusak diri sendiri. ●

Read more

Pilihan Rakyat Bukan Pilihan Tuhan Mohamad Sobary  ;   Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi

KORAN SINDO,  10 Maret 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                                                                             

Di dunia politik, dan melalui peristiwa-peristiwa politik, tercatat nama-nama tokoh, yang tiba-tiba mendapat dukungan dan simpati rakyat. Ada bahkan dukungan dan simpati yang pernah melahirkan presiden. Lain soal bahwa yang terpilih melalui suasana psikologi seperti itu akhirnya menodai kepercayaan rakyat dan membikin mereka kecewa. Adagium demokrasi, yang menyatakan ”suara rakyat suara Tuhan” apa masih cukup tepat dipertahankan dalam konteks politik seperti ini? Dengan kata lain, ”suara rakyat” jenis ini masih pantas dianggap ”suara Tuhan”, apa ”suara rakyat” di sini hanyalah suara yang tersesat? Harus dicatat pula di sini bahwa otomatis ”pilihan rakyat” juga dianggap ”pilihan Tuhan”? Saya kira ”suara Tuhan” itu kehendak kerajaan langit, yang pasti tidak pernah salah. Tapi mengapa ”suara Tuhan” kok menghasilkan pemimpin yang sekadar apa adanya, tanggung jawabnya rendah, hasil prestasinya tak menentu, dan hanya merangsang gejolak perdebatan tanpa henti, dan hirukpikuk tanpa hasil nyata? Saya tak begitu percaya pada adagium itu, meskipun tiap hari saya siap untuk berjuang dengan susah payah agar bisa menjalani hidup di dunia fana ini secara demokratis. Untuk sebuah bangsa yang cepat terharu, cepat menangis, cepat memihak dengan emosi yang tak tertahan, dan siapa saja yang kalah dalam percaturan politik dan hukum lalu disebut orang yang ”dizalimi”, apa—sekali lagi—suara rakyat seperti ini bisa dipertanggungjawabkan sebagai suara Tuhan? Apa kita menganggap Tuhan itu begitu mudah terharu terhadap perkara biasa yang mengharukan kita? Apa kita bermaksud mengatakan Tuhan begitu cengeng, dan cepat menangis menghadapi suatu keadaan, seperti yang begitu sering terjadi di dalam masyarakat kita? Tuhan kita posisikan begitu emosionalnya sehingga Dia cepat terpengaruh, dan mau tak mau langsung menjadi bagian dari apa yang diberi sebutan dengan sikap yang begitu masokhis: yang dizalimi? Sebentar-sebentar kita menggunakan kata ”yang dizalimi” ini untuk merajuk, minta perhatian, menarik dukungan dan simpati. Dengan cara ini, sebenarnya kita menindas pihak lain dengan menggunakan kelemahan kita.Apa kata ”dizalimi” di sini punya jaminan kuat, dan pasti merupakan tanda keimanan? Apakah ungkapan itu hanya bisa keluar dari dorongan jiwa seseorang yang imannya memang dalam, atau dari komunitas orang-orang beriman, yang begitu tulus dan mudah menentukan pemihakan politik berdasarkan sebuah kesalehan yang tak perlu dipersoalkan? Iman seperti apa, dan corak kesalehan macam apa yang begitu cepat mengubah gejala psikologi menjadi fenomena politik, yang tak bisa didebat, dan tiap saat hanya menjadi prinsip kaku dan mati: pokoknya suara rakyat tak bisa diganggu gugat? Di dalam konteks politik dan hukum di negeri kita, ”suara rakyat”, yang dipaksakan harus merupakan ”suara Tuhan” itu kelihatannya lebih merupakan romantisme yang hidupnya jauh dari dunia yang becek, dan penuh bekas-bekas banjir ini. Melihat pengalaman ini, sebaiknya kita tak usah aneh-aneh. Sebaiknya kita lugas dan apa adanya saja. Suara rakyat ya suara rakyat. Tuhan, yang ”tak tahu-menahu” dan tidak ada urusan dengan persoalan ini, tidak pantas dibawa-bawa. Jadi, sebaiknya kita menganggap ”suara rakyat” ya ”suara rakyat”. Lebih sosiologis. Kita tak usah berlebihan, justru supaya iman kita waras, dan sehat, dan kesalehan kita tak terluka. Iman yang sehat, dan kesalehan yang tulus, tak mungkin rela menganggap Tuhan mau diajak berjual-beli suara. Serangan fajar, yang dengan ambisi kotor membeli suara rakyat, yang siap, dan kemudian menjadi serakah menerima ”money politics” apa itu berarti Tuhan betul yang dibeli suaranya? Apa dikiranya Tuhan mau diajak menyimpang? Tuhan disamakan dengan warga negara, rakyat yang kabarnya berdaulat, tapi jiwanya compang-camping, dan mau mendukung calon-calon busuk, yang bakal menghancurkan kehidupan rakyat itu sendiri? Orang baik-baik membuat citra serba baik tentang Tuhannya. Mereka yang doyan menyimpang sebaliknya. Ada orang yang melarang saya mengkritik SBY, karena dia percaya, dan saya harus juga percaya, SBY dipilih Tuhan, dan menjalankan mandat langit yang suci. Saya mau percaya bahwa presiden dipilih Tuhan. Tapi apa Tuhan itu murahan, dan begitu mudah dikecoh? Kalau betul Tuhan yang memilih presiden itu, kita harus tahu apa pesan Tuhan waktu itu. Saya tidak percaya bahwa Tuhan berbisik: jadilah presiden, dan berbuatlah sesukamu. Menangis juga boleh. Menyanyi pun tak dilarang. Tidak mungkin. Pesan Tuhan pasti lain, penuh kasih, penuh tanggung jawab: jadilah presiden, dan jangan selingkuh terhadap hak-hak rakyat. Jangan nodai konstitusi. Menangis boleh, menyanyi pun boleh tapi kerjakan apa yang harus dan wajib dikerjakan seorang presiden. Kalau tidak mampu menangani begitu banyak persoalan: biarkan orang miskin yang menangis, dan serahkan urusan menyanyi dan berkidung-kidung pada seniman beneran. Pendeknya, Tuhan tak bisa dibawa-bawa secara sepele dan penuh penghinaan seperti ini. Tuhan itu bisa saja menaruh perhatian pada politik Indonesia yang mengenaskan ini. Tapi saya kira Tuhan tak begitu tertarik membuang-buang waktu terlalu banyak pada perkara yang sudah dilimpahkan pada semua manusia, para khalifahnya di muka bumi ini. Bila memang Tuhan yang memilih presiden, dan yang dipilih selingkuh dari tanggung jawab kerakyatan, saya kira pada tempatnya kalau Tuhan juga mengirim tukang kritik, untuk menyampaikan berita gembira dan peringatan. Berita gembira dan peringatan? Itu urusan rasul-rasul, dan nabi-nabi. Tukang kritik hanya menyampaikan bahwa yang tidak baik itu tidak baik, dan mengingatkan bahwa pemimpin tak boleh mencampuradukkan yang ”haq” dan yang ”bathil”. Ini proses kebudayaan, dan gambaran bekerjanya kebudayaan di wilayah politik. Bahasa teknis-akademisnya ”kebudayaan politik”. Jadi ”pemimpin” dan ”kepemimpinan” itu fenomena kebudayaan. Di dalam kebudayaan pemimpin lahir, atau dilahirkan, muncul, atau dimunculkan sebagai wujud aspirasi, dorongan ideologis, wawasan, sikap dan tingkah laku warga masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Tiap saat pemimpin lahir, atau dilahirkan, dan muncul, atau dimunculkan, seperti disebut tadi tanpa memikirkan kualitasnya secara serius. Memiliki kompetensi teknis yang diperlukan, atau tidak, hebat betul atau tidak,, sering kita abaikan. Seolah kita selalu siap untuk kecewa, padahal tidak. Kemudian kita risau. Memilih pemimpin saja kita terbukti tidak mampu. Ketika baru memilih, optimisme kita melonjak-lonjak menyundul langit., untuk kemudian berakhir dengan kecewa. Kita membawa-bawa Tuhan dalam politik, dan memanipulasi- Nya untuk kepentingan rakyat. Kita menganggap ”suara rakyat suara Tuhan”, dan apa yang merupakan ”pilihan rakyat” disebut ”pilihan Tuhan”, kelihatannya hanya untuk menunjukkan bahwa kita tak bertanggung jawab. Kita limpahkan kesalahan pada Tuhan? Ini sikap kebudayaan yang tak sehat. Kita harus tegas: ”pilihan rakyat bukan pilihan Tuhan”. ●

Read more

Kebudayaan Bukan Hanya Tari Mohamad Sobary ;   Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi

KORAN SINDO,  03 Maret 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                      

Di luar negeri para staf kedutaan besar kita dan diplomat-diplomat kita sering menyebut ungkapan ”duta kebudayaan” yang berarti serombongan seniman yang didatangkan jauh dari negeri kita untuk menyelenggarakan suatu pentas kesenian. Kita tahu yang datang itu bisa seorang dalang dengan rombongannya yang diundang untuk mementaskan suatu lakon khusus yang dipesan sang duta besar. Bisa juga serombongan penari atau seorang penari terkemuka yang namanya sudah mendunia. Kedatangannya sebagai ”duta kebudayaan” jelas bakal mengangkat nama dan gengsi bangsa kita di mata bangsa-bangsa asing. Kita tahu di negeri kita ada beratus-ratus jenis atau gaya tari daerah yang masing-masing memiliki pesona yang khas dan digemari bangsa-bangsa asing. Sang duta bisa memilih kelompok seni tari mana saja yang diminta datang. Dunia sudah tahu tari Jawa, klasik maupun kontemporer, sering ditunjuk mewakili kelompok-kelompok kesenian lain. Sering pula dipilih tari Bali yang tampak atau terasa begitu dinamis, meriah, dan menghentak kesadaran para penonton. Tapi, kita tahu bahwa ”duta kebudayaan” tadi intinya tari. Orang Jawa menyebutnya ”joget”. Jika diringkas apa adanya, kebudayaan itu sinonim dari tari. Tak bisa disangkal bahwa ada juga yang menyamakannya dengan seni. Kebudayaan itu seni. Tapi, pada akhirnya, seni di situ artinya tak lain dari apa yang sudah dibahas di atas; tari. Kebudayaan identik dengan tari. Pemahaman seperti ini sudah lumrah. Orang menganggapnya tidak ada cacat celanya. Pejabat negara, orang yang pernah menempuh pendidikan tinggi, pun memahami makna kebudayaan sebagai persamaan kata dari tari. Di sini pejabat atau bukan tidak ada bedanya. Pegawai-pegawainya apalagi. Mereka tak mungkin memiliki pendapat dan cara pandang lain dari atasan mereka. Kaum terpelajar swasta yang notabene bekerja di bidang yang disebut kebudayaan, wakil suatu lembaga kebudayaan, atau pemimpin tertinggi suatu lembaga yang omongan dan keputusannya ibaratnya mampu memindah sebuah gunung, atau mengeringkan lautan, pemahamannya tentang kebudayaan tidak akan pernah lain selain tari. Pejabat tinggi, di dalam pemerintahan atau swasta, yang salah pemahamannya atas suatu konsep kebijaksanaannya jelas akan salah. Makna kebudayaan berubah menjadi tari ini secara umum, jika ada kesalahan di dalamnya, kesalahan itu dianggap hanya kecil dan sepele. Itu kesalahan yang tidak penting. Tidak penting? Kesalahan itu bukan sepele, tapi fatal. Kesalahan dalam formulasi kebijakannya fatal pula. Akibatakibat yang ditimbulkannya di lapangan pun tidak kalah fatal. Sastrawan dan filosof kita, Sutan Takdir Ali Sjahbana, sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu menganggap kebudayaan kita berada dalam suatu krisis. Banyak penentang Takdir, yang tak mau menerima argumennya tentang krisis tadi. Bagi HB Jassin, kita tidak dalam krisis. Ceramah kebudayaan Takdir, di Taman Ismail Maruki, Cikini, Jakarta, sekitar tahun 1975-an, di mana sastrawan ini menegaskan kembali kondisi krisis kita dan kita pun krisis di bidang sastra, ditanggapi dengan serius, dengan berbagai langgam pemikiran yang berbeda. ”Kita ini rileks saja. Tak usah terlalu serius. Tak perlu krisis-krisis segala,” kata HB Jassin dalam perjalanan mobil dari Cikini ke Kampus UI Rawamangun, tempat di mana sore itu Jassin akan mengajar di Fakultas Sastra. Tapi, apakah hubungan antara pandangan Takdir dengan pemikiran umum yang berkesimpulan bahwa ketika kita mengalami krisis moneter dulu itu pada hakikatnya kita berada dalam krisis kebudayaan? Mengapa gagasan Takdir mengenai krisis kebudayaan kita tolak kemudian seperti mendadak dan tiba-tiba saja kita mengakui bahwa kita berada dalam krisis kebudayaan ketika krisis moneter tersebut? Apakah kita melompat dari suatu logika ke logika lain yang sama sekali tak berhubungan satu dengan yang lain? Apakah logika Takdir tak ada hubungan dengan logika umum tentang krisis tersebut? Diskusi demi diskusi, renungan demi renungan, dan obrolan demi obrolan mengenai krisis dulu itu membuat kita berkesimpulan bahwa yang sedang kita hadapi pada hakikatnya sebuah krisis kebudayaan. Sebab-sebabnya kita tak pernah menaruh peduli terhadap perkara kebudayaan. Kita biarkan kebudayaan telantar. Kita seperti sengaja membunuhnya melalui cara kita memandang persoalan, cara kita berpikir, cara kita bersikap, dan bertingkah laku dalam hidup sehari-hari. Hal yang tak terlalu langsung berhubungan dengan tindakan sehari-hari seperti cara merumuskan kebijakan di dalam politik dan kebudayaan bahkan tampak jelas kita tak peduli sama sekali dengan kebudayaan. Takdir memandang bahwa kita berada dalam krisis karena bahasa kita, ungkapan kebahasaan kita, dan cara kita berpikir terlalu ruwet, melingkarlingkar, dan tidak tajam, ”to the point” sebagaimana ungkapan dalam bahasa Inggris yang rasional. Mungkin bukan pada urusan ”rasional” dan ”irasional” itu pokok dan pusat persoalan kita yang membuat kita dirundung krisis. Persoalannya, kita terlalu menyepelekan makna kebudayaan. Ini menyangkut cara pandang, cara pemaknaan, dan kapasitas kita menelusur ke persoalan-persoalan lebih mendalam dan lebih kompleks mengenai kebudayaan tadi. Kita kembali ke persoalan semula, ketika kebudayaan, perkara yang sangat kompleks, serius, dan mendalam, yang hanya dimaknai sebagai tari tadi. Kebudayaan, sekali lagi, dibikin identik dengan seni dan pengertian seni disamakan dengan tari. Apa yang serius dan berbahaya di sana? Kalau suatu perusahaan terancam kemunduran serius karena disiplin karyawan mengendur, tanggung jawab mudah diabaikan, dan kepedulian maupun sikap terhadap kehidupan bersama dibiarkan makin jauh dari aspirasi bersama. Dapatkah persoalan kompleks dan serius di bidang kebudayaan itu kita sederhanakan hanya sebagai persoalan tari misalnya. Karyawan sudah lama tak melihat pertunjukan seni tari di kantor pada saat-saat senggang. Sementara manajemen, para pimpinan, tak menaruh peduli pada lunturnya seni pertunjukan di kantor? Persoalan-persoalan kebudayaan yang begitu kompleks di atas sumbernya ada di berbagai segi yang sudah disebutkan tadi dan tidak ada sama sekali hubungannya dengan tari. Apa yang terjadi kalau kemudian semua pihak menyadari dan bertindak serentak untuk mengatasinya dengan menggalakkan kembali pertunjukan tari di kantor? Dapatkah kira-kira disiplin, tanggung jawab, kepedulian, dan sikap terhadap nilai-nilai kehidupan bersama kita abaikan, kemudian kita melakukan perbaikan tambal sulam seadanya dengan lebih peduli dan boleh jadi mengutamakan pertunjukan tari? Dapatkah tari, seni tari, atau seni panggung itu mengatasi persoalan krisis yang begitu mendalam dan serius? Ini yang terjadi di masyarakat kita. Apa yang penting dan fundamental bagi kehidupan bangsa kita ini kita abaikan dan kita habis-habisan menata panggung tari di atas panggung, hi ha hi hi, dan kita merasa telah menata kehidupan. Kebudayaan tak bisa disederhanakan menjadi sekadar tari, hanya tari. ●

Read more

Anak Kandung Reformasi Mohamad Sobary  ;   Budayawan

SINAR HARAPAN,  26 Februari 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                                                                                       

“Di media, citra KPK makin melambung melampaui gedung-gedung tinggi di Jakarta.” PADA mulanya, semua orang gembira melihat kehadiran Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK). Lembaga ini disambut dengan penuh kelegaan sebagai jalan keluar mengatasi penegakan hukum yang macet total, seperti lalu lintas di begitu banyak bagian Kota Jakarta. Dalam kelegaan itu, kita mengutuk lembaga-lembaga penegakan hukum yang korup—yang pejabat-pejabat di dalamnya menjadi kaya raya dengan uang haram, rampokan jatah keadilan bagi seluruh rakyat yang menanti-natikannya dengan penuh harap—yang selalu mengecewakan. KPK menjadi harapan baru. Lembaga ini pun bekerja lebih baik dari semua lembaga yang digantikannya. Penggantian ini sebenarnya bersifat sementara. Kalau kejaksaan, kehakiman, dan kepolisian bisa belajar dari apa yang baik, yang disaksikan dalam sepak terjang KPK, mereka boleh mengambil kembali apa yang untuk sementara dioper ke KPK. Kalau mereka sudah sembuh, boleh saja KPK dihapus kembali. Tak peduli KPK itu mandat civil society dan anak kandung reformasi yang menjadi andalan, sebenarnya sejak semula ketiga lembaga itu tak rela melihat KPK berperan baik. Mereka dengki melihat KPK menjadi pujaan publik, sambil setiap saat media mengutuk mereka bertiga. Kasus-kasus besar korupsi, yang untuk waktu lama membuat masyarakat penasaran, bahkan hingga ke tingkat frustrasi, di tangan KPK segalanya berjalan lancar. Masyarakat melihat langsung, pencuri demi pencuri, bahkan perampok demi perampok uang negara dijaring, ditahan, diadili, dan tanpa kecuali semua dikirim ke penjara. Kasus demi kasus ditangani, Alhamdulillah, dengan baik. Kasus demi kasus di tangan KPK membuat kita lega. Memang begitulah hendaknya apa yang semestinya terjadi sejak dulu. Di tangan ketiga lembaga yang sudah sangat lama lapuk, karatan, dan rusak berat dari dalam karena para pejabat merusaknya, kasus demi kasus korupsi hanya menjadi “dagangan”, boleh juga disebut “piaraan” menggembirakan. Para koruptor diperas sampai mendekati titik kering kerontang. Mereka dihukum ala kadarnya. Ini hukuman “suka sama suka”. Ternyata korupsi bisa juga dilihat sebagai kegembiraan dan menjadi sumber penghasilan di luar dugaan para penegak hukum itu sendiri. Dalam konteks politik birokrasi seperti itu, nama KPK makin harum. Otomatis bau ketiga lembaga itu makin menyengat hidung. Di media, citra KPK makin melambung melampaui gedung-gedung tinggi di Jakarta, dan nama ketiga lembaga yang digantikannya makin “nyungsep” dan terus dikutuk-kutuk. Lalu timbul rasa iri. Jika ketiga lembaga itu berhasil menangani dengan baik kasus korupsi yang bisa menyelamatkan uang negara dalam jumlah besar, media senyap. Pengamat bisu. Tak ada sambutan. Tak ada komentar, apalagi pujian. Namun, kalau KPK yang berbuat, biarpun hanya menyangkut hal-hal biasa yang tidak spektakuler, sambutan media gegap gempita. Masyarakat dibuat menjadi makin lega dan penuh rasa syukur. Mula-mula KPK dipuji. Lalu pelan-pelan, seperti mau dipuja-puja seperti dewa—tak peduli KPK bukan lembaga suci, tak peduli KPK mengidap banyak kelemahan internal—kadang seperti sadar dirinya mandi pujaan, lalu berkoar-koar. Kadang KPK mengumbar janji, kadang meneriakkan kasus si anu akan segera dituntaskan. Hanya perkara waktu saja. Perkara waktu? Di muka Bumi ini waktu sangat menentukan. Jadi, jangan disepelekan. Kasus yang sangat lama tertunda, padahal sangat dinanti-nantikan masyarakat. Jawabnya hanya soal waktu? Begitu lama waktu terbuang dan menimbulkan ketidaksabarn. Jawabnya hanya soal waktu? Didengki Prestasi demi prestasi diraih KPK di atas segenap kekurangannya yang tidak kecil membuat KPK didengki, seperti disebut di atas. Banyak pihak-pihak yang iri dan berusaha menjegal KPK. Sejak Tuan Presiden mengeluh KPK ternyata menjadi semacam superbody, berturut-turut usaha memutus urat-urat nadi KPK dilakukan. Keluhan Tuan Presiden seolah menjadi komando. Serangan orang-orang hebat dan berani nekat mengancam KPK. Ketua KPK dikriminalkan, hingga sekarang masih ada di dalam penjara, pernah menjadi kasus sangat besar. Heboh di media membuat kita menyimak dengan mata dan hati terbuka lebar. Kemudian kasus Bibit-Chandra yang menggemparkan itu dimunculkan. Ada di antara orang-orang yang menyerang KPK itu mengaku dengan bangga dekat dengan Tuan Presiden. Tuan Presiden mengelak mengenal orang-orang itu. Tiba-tiba, pelan-pelan, alam membukakan sendiri rahasia itu. Ternyata benar, mereka memang kenal Tuan Presiden. Serangan terselubung kepada KPK bermunculan. Seterselubung apa pun, masyarakat mengetahuinya. Ini kasus terselubung yang terbuka. Ancaman untuk membuat KPK lemah dilakukan dengan hati yang penuh iri, dengki, cemburu, dan takut karena KPK keras, tegas, tanpa kompromi. Tangkap, ya tangkap. Tahan, ya tahan. Adili, ya adili. Hukum, ya hukum. Penjara, ya penjara. Banyak cara, banyak ragam mekanisme memotong urat nadi KPK. Ada yang mempersoalkan hak penyadapan yang dimiliki KPK. Ada yang ditempuh dengan menarik penyidik dari kepolisian agar KPK timpang. Ada yang mempersoalkan Pengadilan Tipikor yang tak pernah membebaskan koruptor. Semua unsur yang bisa membuat KPK lemah ditempuh. KPK harus lemah. Sekarang, heboh soal KUHP dan KUHAP. Wah, suara ketua DPR hebatnya bukan main. Begitu juga suara pemerintah. Dua-duanya melecehkan KPK picik, berpandangan sempit, seolah mereka lebih pintar. Kalau memang tak ada niat membungkam KPK, apa salahnya mengakomodasi tuntutan KPK? Kalau benar mereka bekerja demi kepentingan bangsa dan untuk persoalan lebih besar, apa KPK tidak bersikap seperti itu? Rentetan kasus demi kasus pelemahan KPK mudah dibaca. Alurnya jelas. Strategi dan wujud tindakannya sangat jelas. Bahkan, niat di balik semua langkah itu pun jelas. Mereka mau membunuh semangat reformasi di bidang penegakan hukum. Mereka lupa, KPK itu anak kandung reformasi yang mengakomodasi aspirasi masyarakat, untuk membuat negeri kita agak bersih dari korupsi, untuk membuat kita tampak punya niat baik menata kehidupan. Anak kandung reformasi ini tak boleh diancam demi kepentingan buruk yang membuat reformasi tak berarti. ●

Read more