Sektor Non-Traded dan Sistem Pembayaran Achmad Deni Daruri  ;   Presiden Director Center for Banking Crisis

KORAN SINDO,  18 Maret 2014

                                      

                                                                                         

                                                                                                             

Sektor pemerintah memainkan peran yang sangat vital untuk meningkatkan produktivitas nasional melalui sektor non-tradables, karena pada dasarnya pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran untuk sektor non traded. Jika pemerintah dapat menggunakan kesempatan ini dengan mengembangkan uang elektronik (bukan uang kertas), inflasi juga akan rendah. Artinya ancaman penyakit Belanda juga teratasi. Bernanke pada tahun 2013 mengatakan: ”The key advantage of electronic money over paper currency is this: Monetary systems based on paper currency allow for strongly positive interest rates, but not strongly negative rates.” Dengan tingkat desentralisasi di Indonesia saat ini dan ruang fiskal yang kini tersedia, pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan unik untuk memperbaiki pelayanan publiknya yang terabaikan untuk menopang sektor non-traded. Jika dikelola dengan hati-hati, hal tersebut memungkinkan daerah-daerah tertinggal di bagian timur Indonesia untuk mengejar daerah-daerah lain di Indonesia yang lebih maju dalam hal indikator sosial. Hal ini juga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk fokus ke generasi berikutnya dalam melakukan perubahan, seperti meningkatkan kualitas layanan publik dan penyediaan infrastruktur seperti yang ditargetkan. Karena itu, alokasi dana publik yang tepat dan pengelolaan yang hati-hati dari dana tersebut pada saat mereka dialokasikan telah menjadi isu utama untuk belanja publik di Indonesia ke depannya. Pemerintah, terlepas dari tahap pembangunan ekonomi negaranya, melakukan pembayaran kepada dan mengumpulkan pembayaran dari individu dan bisnis. Sumber daya finansial juga ditransfer di antara berbagai lembaga pemerintah. Aliran ini mencakup berbagai sektor ekonomi dan kegiatan, dan dalam kebanyakan kasus jumlah keseluruhan dari arus tersebut sangatlah signifikan, misalnya dalam hal produk domestik bruto (PDB). Perbaikan pada program pembayaran pemerintah yang mengarah ke tingkat efisiensi, keamanan, dan transparansi yang lebih tinggi dapat memiliki dampak yang signifikan dalam perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, karena skala dan sifat mereka, program pembayaran pemerintah juga dapat menjadi alat yang efektif dalam mengejar tujuan kebijakan publik lainnya, seperti modernisasi sistem pembayaran nasional atau untuk mempromosikan inklusi keuangan untuk segmen populasi tertentu. Posisi pembayaran pemerintah sangat penting baik di negara maju maupun di negaranegara berkembang. Pentingnya pembayaran pemerintah relatif secara alami berkorelasi dengan ukuran dan pengaruh pemerintah dalam perekonomian secara keseluruhan, yang biasanya diukur dalam segi pengeluaran pemerintah sebagai bagian dari PDB, dan/atau pemungutan pajak sebagai bagian dari PDB. Pada sebagian besar kasus rasio tersebut berkisar antara 15% hingga sekitar 45% dari PDB. Ketika sistem pembayaran elektronik suatu negara banyak digunakan untuk pencairan/ pemungutan dari pembayaran pemerintah, pembayaran-pembayaran pemerintah tersebut biasanya merupakan bagian yang signifikan dari transaksi/ volume pembayaran total yang diproses dalam sistem tersebut. Meningkatnya penggunaan metode dan sistem pembayaran yang paling efisien kemungkinan akan mengurangi biaya transaksi tidak hanya untuk pemerintah, penerima pembayaran pemerintah dan pembayar pajak, tetapi untuk semua pengguna layanan pembayaran elektronik. Perbaikan dalam pembuatan cara pembayaran pemerintah juga memiliki potensi untuk menginduksi perubahan yang relevan pada area lain dari ekonomi. Sebagai contoh, penerima pensiun elektronik dan/atau pembayaran manfaat sosial mungkin merupakan pengenalan pertama terhadap instrumen pembayaran modern untuk pangsa penting dari sebuah populasi negara (yaitu, yang tak memiliki rekening bank atau under-banked). Keberhasilan adopsi instrumen pembayaran elektronik seperti itu dapat mendorong penggunaan pembayaran elektronik dalam banyak transaksi komersial lainnya. Selain itu, reformasi yang direncanakan dengan hati-hati dari program pembayaran pemerintah (atau ketiadaan) dapat memiliki konsekuensi yang jauh jangkauannya pada modernisasi sistem pembayaran nasional. Berkenaan dengan pembayaran government to business (G2B/pemerintah ke swasta), sebagian besar pemerintah menggunakan cek atau transfer dana elektronik untuk menyelesaikan pembayaran bernilai besar. Produk kartu semakin digunakan untuk pengeluaran bisnis dengan nilai rendah (termasuk belanja persediaan, pemeliharaandanbiayamemperbaiki, dan biaya operasional lainnya). Produk kartu prabayar/simpan-nilai (misalnya biasanya kartu bensin) atau kartu yang dapat digunakan dalam batas pengeluaran tertentu dan saldo dibayar pada tanggal cut-off yang ditentukan (misalnya kartu perjalanan perusahaan, kartu pengadaan). Dalam beberapa kasus, proses pengadaan pemerintah telah bermigrasi ke platform online yang di antara fitur lainnya, memungkinkan pembayaran G2B terkait untuk dilakukan secara elektronik, biasanya melalui transfer dana elektronik ke rekening penerima, pembelian kartu atau keduanya. Mungkin pembaruan yang paling signifikan dari jenis solusi ini bahwa mereka biasanya berusaha mengintegrasikan pembayaran tambahan, data dan solusi pelaporan yang dapat mengurangi langkah-langkah yang diperlukan untuk proses pembayaran dan rekonsiliasi, dan memudahkan pengendalian dan proses audit. Sebuah kerangka kerja hukum yang komprehensif untuk sistem pembayaran dan alat pembayaran harus mencakup isu-isu berikut: i) mengakui pembayaran elektronik sebagai sarana yang sah untuk pembayaran, serta pengakuan tanda tangandigitaldanarsipdigital yang terkait dengan instrumen pembayaran tersebut; ii) mengatasi antara lain pertukaran instruksi pembayaran, penyelesaian finalitas dan yang tidak dapat dibatalkan, validitas skema jaringan, serta penegakan kepentingan keamanan yang disediakan di bawah pengaturan agunan; iii) meliputi aturan, standar dan prosedur yang disepakati oleh peserta dari berbagai sistem pembayaran. Jelas sekali bahwa pengeluaran pemerintah, sektor non-traded dan sistem pembayaran saling berkaitan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi dengan inflasi yang terkendali. ●

Read more

Sistem Pembayaran Pascakrisis Ekonomi Eropa Achmad Deni Daruri  ;   President Director Center for Banking Crisis

KORAN SINDO,  20 Februari 2014

                                                                                                                       

                                                                                         

                                                                                                                        

Krisis ekonomi yang melanda Eropa akan tetap menjadi agenda ekonomi duniapada 2014ini. Eropamemperbaiki sistem pembayaran Eropa menjadi sistem pembayaran tunggal pada satu Februari 2014 ini. Langkah ini akan memangkas biaya pembayaran dengan kartu kredit dan debit hingga mencapai 70% dari sebelumnya. Dampaknya sangat luar biasa karena biaya pembayaran antar bank menjadi jauh lebih murah. Krisis telah membawa Eropa untuk berani mengatasi krisis dengan melakukan inovasi sistem pembayaran yang pada tahun 2010 lalu mereka meluncurkan program digital massal. Kemenangan Angela Merkel sebagai kanselir Jerman, juga banyak pengaruhnya bagi konsolidasi sistem pembayaran di Eropa ke depan walaupun agenda pengawasan bank bersama tetap berlangsung. Namun, konsolidasi perbankan justru menciptakan risiko baru seperti yang dikatakan oleh Ben Bernanke yaitu: ”Too-big-to-fail was a major part of the source of the crisis. And we will not have successfully responded to the crisis if we don’t address that problem successfully.” Konflik terjadi, dan dipastikan konflik antara Jerman dan Bank Sentral Eropa akan terus berlangsung. Gubernur Bank Sentral Eropa Mario Draghi mengatakan: ”No, but the fears felt by some sectors of the public in Germany have not been confirmed. What haven’t we been accused of?”. Jerman menurut Draghi akan mengancam investasi besar sistem pembayaran yang diperlukan Eropa. Dari sisi investasi, infrastruktur sistem pembayaran Uni Eropa sebetulnya masih memerlukan dana pembangunan yang jauh lebih besar lagi sekalipun terjadi ketidakcocokan antara sistem pembayaran dan sistem bank sentral. Berbeda dengan di Amerika Serikat, maka sistem bank sentral di Uni Eropa sebetulnya masih terfragmentasi sekalipun Eropa telah memiliki bank sentral bersama yang tunggal. Kondisi ini menyebabkan pembentukan risiko pembayaran menjadi tidak mengalami sinergi yang optimal. Supaya optimal maka sistem ini harus disinkronkan dengan mengeliminasi fragmentasi. Konsekuensinya, inovasi sistem pembayaran pada pasar ritel akan menjadi semakin terkendala yang menyebabkan investasi menjadi terhambat, sehingga perkembangan kartu kredit juga melamban. Evolusi pasar kartu kredit didorong oleh interaksi dari berbagai stakeholders sebagaimana berubahnya pasar dan teknologi yang terjadi bukan hanya di Eropa, melainkan juga di dunia. Inovasi, seperti kartu pembayaran pada ponsel dan fasilitas pembayaran multimata uang menjadi tersedia secara relatif murah di Eropa, sehingga seharusnya menjadi lebih mudah dan lebih nyaman bagi pemegang kartu pembayaran untuk melakukan pembelian. Kondisi tersebut pada gilirannya akan memompa peningkatan konsumsi dan produksi perekonomian Eropa. Pemegang kartu dapat melakukan bukan saja pembelanjaan lebih sering ketimbang mengandalkan uang kartal, tetapi juga secara keamanan lebih baik. Hal ini sebetulnya juga akan menguntungkan pedagang yang memanfaatkan inovasi dalam perangkat lunak dan komunikasi, sehingga seharusnya sektor perdagangan di Eropa menjadi semakin baik ketimbang kondisi tahun lalu. Hasilnya adalah peningkatan likuiditas pasar yang pada gilirannya membantu bank-bank dan penerbit kartu pembayaran baik kredit maupun debit. Selanjutnya, akan tercipta kesempatan bagi lebih banyak peserta dalam rantai pembayaran untuk memfasilitasi keberhasilan pengiriman dari inovasi ini dengan harga yang terjangkau. Tidaklah mengherankan jika bank makanan di Jerman yang sebelumnya memberikan makanan gratis kini memasang harga untuk makanan tersebut. Hal ini sebetulnya tidak lumrah secara ekonomi karena Jerman adalah negara yang kaya secara ekonomi namun juga terbukti bahwa negara ini terbelah. Arti lainnya adalah telah terjadi penciptaan lapangan kerja akibat dari menggeliatnya perekonomian dengan dukungan sistem pembayaran sehingga daya beli masyarakat Jerman juga meningkat. Inilah sebetulnya alasan utama partai Sosial Demokrat diJerman untuk mau bergabung berkoalisi dengan partainya Angela Merkel. Telah terjadi transformasi politik akibat adanya transformasi ekonomi dengan pengaruh sistem pembayaran. Bukan hanya itu, sistem pembayaran nilai besar dan ritel di Jerman juga mampu mendukung surplus transaksi berjalan. Namun, kondisi yang sebaliknya terjadi di negaranegara Eropa lainnya. Di negara seperti Yunani tampaknya akan sulit bagi sistem pembayaran Eropa untuk mengubah Yunani dari perekonomian yang tidak produktif menjadi produktif untuk lima tahun ke depan. Dengan demikian, sistem pembayaran Eropa pascakrisis ekonomi tidak akan berbeda dengan periode sebelum terjadinya krisis ekonomi di mana dualisme perekonomian tetap terjadi secara permanen. Sedangkan ekosistem pembayaran bukan zero-sum game, keuntungan tidak dibagi secara merata di antara para stakeholders. Stakeholders di Jerman juga lebih diuntungkan ketimbang stakeholders di Yunani, Portugal, dan Spanyol. Kasus yang jelas timbul adalah hasil dari diskon atau tarif pertukaran antara pedagang, bank pengakuisisi dan penerbit kartu. Masing-masing pemain kunci memiliki kepentingan komersial sendiri dan posisi kompetitif untuk mengembangkan atau mempertahankan. Permasalahannya, Eropa tidak memiliki instrumen pembayaran yang solid. Kekuatan sistem pembayaran Eropa adalah pada operator sistem pembayaran yang di Yunani dan sebagian Eropa lainnya justru kolaps ketika krisis ekonomi menghantam Eropa. Bank dan lembaga keuangan lainnya yang mengambil deposit besar memiliki informasi tentang pelanggan mereka untuk tujuan menyetujui dan menerbitkan kartu kredit. Demikian pula lembaga-lembaga nonbank, seperti department store besar dan penerbit kartu pembayaran, memiliki informasi tentang pelanggan mereka, dan mungkin juga menerbitkan kartu kredit, baik dengan skema kartu bermerek, seperti Visa dan MasterCard, atau merek mereka sendiri. Ada beberapa contoh dari perusahaan yang secara sendirian melakukan cara ini, tetapi mereka benar-benar berjuang karena kesulitan dalam mencapai skala ekonomi, terutama di pasar internasional. Sering kali, perusahaan dengan merek yang kuat menerbitkan kartu sebagai reseller dari bank penerbit. Skala ekonomi hanya dapat tercapai oleh perusahaan- perusahaan milik Jerman yang unggul dalam permesinan, sehingga pascakrisis ekonomi diharapkan operator sistem pembayaran khususnya perbankan akan kembali pulih sehingga nilai tambah sistem pembayaran Eropa dapat meningkat lebih pesat lagi di masa depan tanpa terkendala oleh skala ekonomi. Pada dasarnya, krisis ekonomi telah membuat Eropa sadar dalam mengembangkan sistem pembayaran yang tidak berlawanan dengan hukum ekonomi sehingga perekonomian Eropa dapat kembali pulih. Untuk itulah, Eropa mengembangkan sistem pembayaran dalam program agenda digital sehingga besarnya skala ekonomi yang optimum bagi lembaga-lembaga dalam sistem pembayaran mencapai efisiensi yang paling optimum! ●

Read more