Kebijakan Nir-yudha

Kebijakan Nir-yudha

Moeldoko  ;   Panglima TNI
KOMPAS,  22 Maret 2014
                              
                                                                                         
                                                      
“SETIAP senjata yang dibikin, setiap kapal perang yang diluncurkan, setiap roket yang ditembakkan, pada perhitungan akhir, adalah pencurian hak mereka yang lapar dan tak berpangan, mereka yang kurus telanjang tak berbalut sandang. Dunia dalam pacuan senjata ini tak hanya menghambur-hamburkan uang. Ia juga menghamburkan keringat para pekerjanya, kecemerlangan para ilmuwannya, dan harapan anak-anaknya.”

KALIMAT di atas datang dari salah seorang prajurit terpenting abad ke-20, Dwight D Eisenhower.

Panglima tertinggi Sekutu yang mengalahkan Hitler di Eropa ini kelak terpilih sebagai Presiden AS ke-34 dan mewariskan sejumlah terobosan dan kebijakan yang dihormati hingga kini. Jenderal bintang lima dan pahlawan Perang Dunia II itu dikenang sebagai negarawan yang benci perang setelah bertungkus lumus dan jenuh melihat kekejaman dan kebodohannya.

Dasar nir-yudha

Sejarah adalah sumber pelajaran terpenting tentang kesia-siaan perang dan segala bentuk kekerasan bersenjata. Perang bisa jadi memberikan sebentang wilayah rampasan, sebuah tata imperial yang di atasnya bisa berkembang sebentuk peradaban. Namun, peradaban yang dibangun dengan perang dan dipertahankan dengan kekerasan bersenjata akan cepat musnah dan hanya meninggalkan puing dan reruntuhan. Hanya hasil daya cipta akal budi manusia yang dikerjakan secara bebas dan riang yang bisa jadi warisan yang bertahan dari sebuah peradaban.

Pengertian bahwa perang atau lebih tepatnya serangan militer adalah pengorbanan sumber daya yang pantas diterima karena dapat diganti dengan sumber daya rampasan yang memberikan keuntungan lebih bahkan kemuliaan, memang telah kehilangan penopangnya. Semua invasi militer dengan jelas menghamburkan sumber daya aktual dan nyawa prajurit yang tak terganti, sementara sumber daya potensial yang hendak direbutnya bisa dengan cepat berubah menjadi sumber masalah besar yang merongrong dan memalukan.

Hanya perang sebagai bentuk pertahanan diri saja yang tetap tak tergoyahkan dasar-dasar pembenarannya. Sebab, hanya dengan pertahanan diri tangguh sebuah negara dapat membela dan memberikan harga tinggi atas keringat para pekerjanya, kecemerlangan para ilmuwannya, dan harapan anak-anaknya.

Mungkin ada yang beranggapan bahwa Asia abad ke-21 dapat menyerupai Eropa abad ke-20, sebuah benua dan abad yang dibagi dan diluluhlantakkan dua perang dunia. Pengertian ini mungkin datang dari imajinasi yang terlalu aktif dan penuh curiga. Namun,  itu tak melunturkan nilai dari perlunya para negarawan Asia berupaya membangun kebijakan nir-yudha (zero-war policy). Pelajaran bisa datang dari mana saja, termasuk renungan bijak para tokoh militer seperti Eisenhower atau pengalaman empiris negara yang tumbuh dari puing-puing perang seperti Uni Eropa.

Negara-negara Asia Tenggara yang terhimpun dalam ASEAN cukup beruntung. Mereka punya organisasi yang mampu menopang keamanan kawasan dengan memberikan kesempatan bagi 10 negara anggotanya saling bantu menciptakan kemakmuran dan stabilitas di wilayah mereka. Sejalan bergeraknya ASEAN menjadi sebuah komunitas pada 2015, negara anggotanya memberikan perhatian khusus terhadap integrasi ekonomi. Namun, aspek politis dan keamanan di bidang pembangunan komunitas juga tak kalah penting.

Terciptanya Komunitas Batubara dan Besi Baja Eropa 1951 yang jadi cikal bakal Uni Eropa, bukan untuk memfokuskan diri pada komoditas itu semata, melainkan mengendalikan kedua sumber daya itu, yang tanpanya sebuah negara mustahil bisa berperang. Inilah yang jadi karakter pan-Eropa. Pengendalian bersama atas batubara dan besi baja menghapus habis kemungkinan pecahnya perang, khususnya antara Jerman dan Perancis.

ASEAN juga perlu men-sekuritas-kan, membagi risiko dan peluang ekonominya dalam bentuk kepemilikan usaha bersama di antara sesama negara ASEAN. Penyatuan ekonomi ini membuka peluang bisnis-bisnis baru dan elite-elite profesional yang cakupan kerja dan persepsi-dirinya berwatak sarwa-kawasan (pan-regional) sehingga negara-negara itu tak dapat menggunakan kekuatan ekonominya untuk meletupkan perang.

Cara lain untuk menciptakan iklim pemikiran yang menafikan perang adalah dengan menularkan pemahaman akan persamaan dasar manusia dengan segala perbedaan yang tampak di permukaan. Kesempatan beasiswa ASEAN yang meluas dan peluang kerja yang membesar membawa orang-orang di kawasan ini semakin kerap bertemu dan semakin dekat sehingga mereka semakin saling mengenali persamaan dasar di antara mereka. Kedekatan itu dapat mendorong terciptanya suatu kesadaran-diri warga ASEAN yang identitas regionalnya hadir berdampingan dengan identitas nasionalnya.

Peran Indonesia

Indonesia adalah negara dengan wilayah, jumlah penduduk, dan kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Sebagai negeri dengan penduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia telah menunjukkan diri sebagai sebuah kekuatan demokrasi. Sesama negara demokrasi tentu tak akan saling berperang. Mereka punya kepentingan bersama mewujudkan perdamaian karena perdamaian yang mantap mendorong pembangunan ekonomi kokoh.

Karena itu, Indonesia sewajarnya berada di garda depan dalam mengukuhkan perdamaian di Asia Tenggara. Sejarah masa silam kawasan yang dinamis ini, dengan berbagai fakta geopolitik yang ada, tak dapat diabaikan. Perang-perang yang sudah berlangsung mungkin saja memang tak dapat dihindari, tetapi perang yang akan datang sungguh dapat dicegah. Dengan semangat untuk tumbuh bersama, Asia Tenggara perlu bekerja sama untuk memastikan perang tak perlu meletus di masa mendatang.

Pada perhitungan akhir, kebijakan nir-yudha adalah terjemahan militer dari kebijakan sipil mengangkat kesejahteraan dan menghapus kemiskinan (zero poverty). Ini bukan pekerjaan yang mudah. Semakin banyak bukti bahwa kemiskinan sungguh bisa ditekan dan kesejahteraan bisa berkembang, asalkan masyarakat bekerja sepenuh hati. Masyarakat bisa bekerja dengan semangat menyala jika ada demokrasi dan kebebasan yang mantap. Angkatan bersenjata bertugas menjaga pertumbuhan demokrasi dan kebebasan itu dari berbagai ancaman, termasuk ancaman pihak yang memanfaatkan iklim demokrasi hanya untuk kemudian melumpuhkan demokrasi dan kebebasan itu.

Melindungi perdamaian dan hak dasar semua manusia agar sebuah bangsa, sebuah kawasan, dapat tumbuh dengan penuh martabat adalah medan kerja yang kaum militer sangat pantas tempuh dengan sekuat tenaga.

Tabur Bunga dan Sejarah yang Membesarkan

Tabur Bunga dan Sejarah yang Membesarkan

Moeldoko  ;   Panglima TNI
TEMPO.CO,  24 Februari 2014
                                                                                                                        
                                                                                         
                                                                                                                       
Empat dekade silam, tepatnya pada 28 Mei 1973, pemimpin dan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew dengan hikmat melangkah memasuki Taman Makam Pahlawan Kalibata, di Jakarta Selatan. Hari itu ia menabur bunga di pusara dua prajurit KKO, Usman Haji Mohamed  Ali dan Harun Said.

Lima tahun sebelumnya, pada 17 Oktober 1968, Usman dan Harun menjalani hukuman gantung yang dijatuhkan pemerintah Singapura. Sejarah mencatat bahwa keduanya tak menampik meledakkan bom di MacDonald House, Orchard Road, pada 10 Maret 1965. Peledakan itu memang menjatuhkan korban penduduk sipil yang tak disangka, dan salah satu permintaan Usman serta Harun sebelum eksekusi adalah, mereka bisa dipertemukan dengan keluarga korban dan memohon maaf.

Peristiwa Usman dan Harun memang harus dilihat dalam kerangka konfrontasi. Konfrontasi di sini bukan hanya berupa perang dingin, yang menularkan demam ke berbagai belahan dunia, tapi juga konfrontasi antara ide besar tentang pelaksanaan tugas yang diemban oleh abdi negara dan kedaulatan bangsa yang harus ditegakkan. Ide-ide besar seperti ini bisa memancing reaksi yang sangat emosional dan berskala luas. Dan kebesaran seorang negarawan akan ditentukan oleh bagaimana ia menghadapi reaksi emosional itu sambil tetap menjunjung ide pelaksanaan tugas dan kedaulatan sebuah bangsa.

Jatuhnya korban sipil memang layak disesali. Pemerintah serta rakyat Singapura berhak merasa terluka dan wajib menegaskan kedaulatannya. Tapi, pada 28 Mei 1973 itu, Lee Kuan Yew bersedia mengatasi luka tersebut. Dengan menabur bunga, ia ikut mengukuhkan tindakan pemerintah Indonesia yang mengangkat martabat Usman dan Harun sebagai pahlawan nasional. Langkah khidmat dan taburan bunga tersebut menunjukkan betapa Lee Kuan Yew bersedia melepaskan diri dari sejarah masa silam yang sedih untuk menyiapkan masa depan yang kian mengukuhkan kelangsungan hidup dan kesejahteraan bangsanya.

Jika kita mengenang taburan bunga Bapak Pendiri Singapura Modern Lee Kuan Yew di Kalibata itu, kita memang bisa agak tersentak oleh reaksi rekan-rekan di Singapura berkaitan dengan penyematan nama "Usman Harun" di salah satu fregat Indonesia. Penyematan itu sungguh sejajar dengan taburan bunga: penghormatan kepada mereka, termasuk prajurit kecil, yang telah melaksanakan tugas negara sebaik-baiknya. Penyematan itu sama sekali bukan tanda untuk menyerbu tetangga terdekat.

Kita sudah hidup di abad ke-21, dan abad ini berlimpah dengan pelajaran sejarah yang menunjukkan bahwa niat menyerbu secara militer ke negara tetangga bukanlah niat yang patut dan beradab. Saya sepakat bahwa  perang fisik bukanlah kelanjutan dari diplomasi yang buntu, melainkan buah pahit  dari kegagalan inteligensi (failure of intelligence). Operasi militer hanya absah jika lawan sudah berhenti menggunakan inteligensinya.

Kegagalan inteligensi selalu bermula dari kegagalan membebaskan diri dari kungkungan sejarah, dan dari ketakmampuan menghargai harkat hidup orang lain, bangsa lain. Indonesia tidak mungkin lagi menyerbu Singapura. Indonesia bahkan berkepentingan agar Singapura, dan negara tetangga lain, berada dalam keadaan damai dan stabil. Sebab, hanya dalam perdamaian yang kukuh Indonesia bisa menegaskan kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyatnya.

Betapapun juga, Indonesia dan Singapura adalah dua dari lima negara pendiri ASEAN. Perhimpunan kawasan yang semakin dihormati ini, kita tahu, didirikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya. Juga, tentu saja, untuk memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regional serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara para anggotanya dengan damai.

Sejak didirikan, ASEAN secara formal telah menyediakan ruang bagi para anggotanya untuk membicarakan perbedaan-perbedaan dan membereskannya dengan damai. Ada yang mengatakan bahwa itulah cara Timur, tepatnya Asia modern, untuk menyelesaikan konfliknya. Ruang seperti ini mungkin tak memuaskan semua pihak, tapi ia terbukti dapat menopang upaya mendorong pembangunan dan perdamaian di kawasan ASEAN.

Ruang seperti ini tak mungkin lahir jika para negarawan pendiri ASEAN membiarkan diri mereka terkungkung dalam sejarah yang membuat kita semua kehilangan kemampuan untuk merespons secara wajar kejadian-kejadian di sekitar kita. Kita memang tak dapat  membiarkan masa silam memenjarakan masa depan kita. Di Kalibata, PM Lee Kuan Yew, yang mengikuti syarat yang diajukan  Presiden Soeharto, berhasil menunjukkan bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang bisa memperlakukan sejarah secara bijak untuk bisa membebaskan masa depan bangsanya.