“Demarche” untuk YM PM Najib Razak Rene L Pattiradjawane  ;   Wartawan Senior Kompas

KOMPAS,  19 Maret 2014

                         

                                                                                         

                                                                                                             

KEPADA YM Perdana Menteri Najib Razak. Kita di Indonesia merasa prihatin dan turut belasungkawa sedalam-dalamnya atas musibah yang dialami pesawat terbang flag-carrier milik Malaysia Airlines MH370 yang membawa 239 penumpang dalam penerbangan Kuala Lumpur-Beijing pada tanggal 8 Maret lalu. Seluruh dunia, YM Perdana Menteri Najib Razak, terpusat pada negara Anda berharap memperoleh penjelasan atas musibah tersebut. Kita pun merasa perlu untuk menulis demarché ini secara terbuka, karena dalam pesawat MH370 membawa banyak warga negara Tiongkok paling banyak mencapai 153 orang, juga terdapat warga negara Indonesia yang keluarganya pun menunggu kepastian dari YM PM Razak. Keterangan YM PM di hadapan para wartawan dunia pada hari Sabtu (15/3) lalu tidak memberikan penjelasan memadai atas apa yang terjadi terhadap pesawat MH370 tersebut. Kita pun khawatir, para sanak keluarga penumpang MH370 di Tiongkok yang tidak puas dengan penjelasan pihak Malaysia bisa menyebabkan ”kekecohan” karena ancaman mereka melakukan mogok makan sampai pemerintah Anda memberikan informasi sejelasnya tentang raibnya MH370 tersebut. Sebagai negara tetangga dekat, Indonesia merasa ”terbabit” dengan hilangnya MH370. Dalam demarché secara terbuka kita ingin mempertanyakan apa hambatan YM Perdana Menteri mengungkapkan misteri MH370 yang tidak ditemukan ”cebisan bangkai” pesawatnya? Bagaimana sebenarnya YM PM Razak bisa mengetahui informasi munculnya sinyal dari MH370 di dua koridor Gival dan Vampi secara bersamaan menentukan posisi terakhir MH370? Kita paham, ada rahasia negara tidak bisa diungkapkan berkaitan sistem pertahanan udara negara Yang Mulia, apalagi mengungkapkan kemampuan radar militer di pangkalan Butterworth di seberang Pulau Penang. Kita pun paham, ada standar prosedur perusahaan penerbangan seperti kalimat terakhir kopilot Fariq Abdul Hamid yang berucap, ”All right, good night” sebagai isyarat kepada pengawas udara di darat. Kita khawatir raibnya MH370 mendorong beberapa faktor yang akan mengubah berbagai persoalan bilateral, regional, maupun multilateral. Pertama, kalau keberadaan MH370 tidak terungkap, seperti yang pernah ditulis di harian ini hari Minggu (16/3), akan ada desakan menyatakan wilayah udara di sekitar Malaysia sebagai ”unsafe air” bagi penerbangan yang selama ini menjadi alat transportasi paling aman dinikmati semua orang. Faktor kedua, akan banyak spekulasi yang bermunculan, misalnya, apakah kemampuan radar Malaysia tidak secanggih radar Singapura yang bisa mendeteksi sekitar 2.000 kilometer kejatuhan sejauh Adam Air di Sulawesi Selatan tahun 2007? Kenapa ”otoriti” Singapura bungkam seribu bahasa? Yang Mulia PM Razak, apa pun informasi yang ada sebaiknya tidak ”dirahasiakan” karena keluarga kita membutuhkan kepastian nasib orang-orang yang mereka cintai. Kalau memang MH370 raib ditelan bumi, biarkan informasi ini menjadi satu-satunya kebenaran sehingga pembuat Boeing 777, mesin pesawat Rolls-Royce, ataupun industri perusahaan penerbangan dunia memperbaiki ”kesilapan” pesawat MH370 tersebut. Mudah-mudahan YM PM Razak bisa menerima seruan demarché terbuka ini sehingga kita harus takut dan khawatir dalam perjalanan penerbangan kita ke mana pun di dunia ini. Dari sahabat Yang Mulia di Indonesia. ●

Read more

Perilaku Saling Percaya Rene L Pattiradjawane  ;   Wartawan Senior Kompas

KOMPAS,  12 Maret 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                                                                             

UNTUK pertama kalinya sejak bencana alam tsunami di Aceh di pengujung tahun 2004, berbagai negara kawasan Asia dan luar kawasan menggelar operasi militer pencarian dan penyelamatan (SAR) bersama dalam rangka mencari pesawat Malaysia Airlines MH370 yang tiba-tiba menghilang dari radar dalam perjalanan Kuala Lumpur-Beijing. Setidaknya ada 40 kapal perang, belasan helikopter dan pesawat militer berkeliaran di Laut Tiongkok Selatan, berusaha untuk memecahkan misteri hilangnya pesawat MH370. Selain Malaysia, bantuan SAR militer juga berasal dari Indonesia, Tiongkok, Australia, Selandia Baru, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, dan AS. Yang menarik dalam operasi militer SAR ini, semua negara yang terlibat mengirim kapal perang jenis perusak atau fregat, termasuk helikopter HH-60G Pave Hawk milik AS yang memiliki sensor inframerah maupun pesawat jenis Hercules dan Orion P-3 yang digunakan untuk pengintaian. Penggelaran masif SAR militer ini menjadi penting untuk mencari penyebab hilangnya MH370 tersebut. Di sisi lain, negara yang terlibat dalam misi pencarian MH370 ini semuanya memiliki kepentingan di Laut Tiongkok Selatan, terutama terkait klaim tumpang tindih kedaulatan atas kepulauan dan bebatuan karang di wilayah tersebut. Beijing yang memiliki klaim atas seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan pun tidak lagi membahas soal klaim itu dan mengabaikan semua aturan yang diterapkan secara unilateral di kawasan tersebut. Tiongkok memiliki kepentingan atas insiden MH370 ini dan mendesak agar Malaysia segera memberikan jawaban teka-teki hilangnya pesawat tersebut. Di dalam pesawat tujuan Beijing ini terdapat banyak sekali warga negara dan warga RRT tercatat paling besar, mencapai 154 orang, Malaysia 54 orang, Indonesia 7 orang, dan lainnya. Kedua, kerja sama multilateral atas nama kemanusiaan dan perlindungan warga ini harus ada yang memimpin. Bagi ASEAN, khususnya Malaysia karena menyangkut flag-carrier maupun Indonesia yang berupaya mendorong draf kosong tata perilaku (code of conduct) di Laut Tiongkok Selatan, ini merupakan kesempatan penting dan langka dalam membentuk saling percaya di wilayah potensi konflik klaim tumpang tindih kedaulatan. Peluang kerja sama seperti ini tidak akan muncul melalui meja perundingan atau diskusi para pejabat tinggi ASEAN dengan mitra dialognya di berbagai forum. Dan tanpa ada yang memimpin, kita khawatir operasi militer SAR ini akan menjadi ajang politik kepentingan berbagai negara di Laut Tiongkok Selatan, bahkan menyulitkan pola dan perilaku komunikasi dalam pencarian tersebut. Dan faktor ketiga, misteri pesawat MH370 membuktikan interkoneksi yang erat dan tidak terhindari dari berbagai negara di kawasan Asia-Pasifik ini. Interkoneksi dunia melalui perjalanan, perdagangan, dan investasi mengartikulasikan pentingnya kerja sama dan saling menguntungkan. Dalam dinamika regionalisme sekarang ini, warga negara menjadi aset yang perlu dilindungi oleh negara mana pun. Pencarian MH370 dalam operasi SAR militer ini perlu didorong inisiatif diplomasi ASEAN mengajukan mekanisme kerja sama negara kawasan dan luar kawasan. Insiden hilangnya pesawat komersial Malaysia ini adalah momentum penting menjaga stabilitas dan perdamaian, sekaligus pembelajaran penting bagaimana perilaku saling percaya antarnegara mampu melakukan kerja sama SAR militer. Apa pun harus ada penjelasan atas hilangnya pesawat MH370 ini. ●

Read more

Draf Nol Indonesia Rene L Pattiradjawane  ;   Wartawan Senior Kompas

KOMPAS,  26 Februari 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                                                                                       

KITA mengajukan pertanyaan bagaimana sinergi klaim tumpang tindih kedaulatan di Laut Tiongkok Selatan yang begitu kusut ditempuh melalui cara politik, diplomasi, dan hukum. Kita khawatir, draf nol Indonesia Menlu Marty Natalegawa tidak rampung sebelum pergantian pemerintahan hasil pemilihan presiden akhir tahun ini. Menlu Natalegawa perlu menyadari, banyak perubahan drastis terjadi tidak hanya di Laut Tiongkok Selatan, tetapi juga di Laut Tiongkok Timur ketegangan dengan peluang konflik terbuka atas kepulauan kosong dan batu karang di berbagai titik di kedua laut tersebut. Upaya sinergi Menlu Natalegawa ini yang menjadi persoalan pokok sampai KTT Menlu ASEAN di Phnom Penh tidak mampu menghasilkan komunike bersama yang tidak pernah terjadi dalam sejarah ASEAN. Ada dua hal harus dipahami bersama, pertama, kebangkitan Tiongkok harus berhadapan dengan negara besar seperti AS, Jepang, dan India baik secara ekonomi, perdagangan, maupun militer di kawasan strategis Indo-Pasifik. Ini tecermin dari unjuk kekuatan Beijing melakukan latihan maritimnya di bagian timur Lautan India dan memilih menggunakan selat-selat di Indonesia bagi kapal perangnya untuk melintas. Kedua, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan yang masif menyebabkan Tiongkok melakukan berbagai cara politik, diplomasi, dan hukum secara unilateral sesuai kepentingan nasionalnya. Ini tecermin bagaimana Beijing ”menghina” Presiden Filipina Beniqno Aquino III karena ”kesal” atas langkah Manila membawa persoalan sembilan garis putus-putus klaim Tiongkok ke arbritase internasional. Oleh karena itu, bagi draf nol Indonesia untuk menjembatani klaim tumpang tindih Laut Tiongkok Selatan antara ASEAN sebagai dinamisator dan Tiongkok sebagai negara tunggal dengan banyak klaim tumpang tindih. Kita membagi tahapan tata berperilaku (code of conduct) yang mengikat secara hukum sebagai draf nol-A mengatur perilaku antarnegara ASEAN. Dan, draf nol-T sebagai pegangan setiap negara anggota ASEAN yang memiliki klaim (Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam, dan Indonesia) dengan Tiongkok untuk menyelesaikannya secara bilateral ataupun multilateral. Ada faktor perlu direnungkan mencari solusi bagi perdamaian dan stabilitas regional. Pertama, diplomasi megafon yang terjadi di kawasan dalam dua tahun terakhir oleh berbagai pihak menunjukkan Tiongkok tidak ingin menyelesaikan klaim tumpang tindihnya menurut prinsip dan norma-norma hukum internasional atas wilayah maritim, khususnya terkait penggunaan samudra secara damai dan kerja sama pengelolaannya. Kedua, klaim tumpang tindih tidak hanya dengan Tiongkok, tetapi antarnegara ASEAN (termasuk tumpang tindih zona ekonomi eksklusif). Tiongkok ingin ”mimpi”-nya tentang konsep pembangunan Jalur Sutra Maritim (Haishang Sichou zhi Lu) memiliki legitimasi kedaulatan Beijing secara utuh. Di ASEAN, sejak lama pertikaian klaim wilayah diselesaikan melalui mekanisme hukum internasional, seperti Sipadan-Ligitan (Indonesia-Malaysia) atau Preah Vihear (Thailand-Kamboja). Ketika hukum internasional berbicara, tidak ada negara protes dan tindakan unilateral, karena semangat kohesif hukum internasional dijunjung semua anggota ASEAN. Draf Nol-A/T harus dirumuskan secara cepat dan tepat, dan hanya melalui ASEAN dan peranan Indonesia, kita memastikan pemeliharaan kawasan ini tidak akan meningkatkan berbagai bentuk militerisasi dan intimidasi. ●

Read more

Stabilitas Perubahan Geopolitik Regional Rene L Pattiradjawane  ;   Wartawan Senior Kompas

KOMPAS,  16 Februari 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                                                                                       

”Rapproachement” antara penguasa di daratan Tiongkok dan Taiwan melalui rangkaian pertemuan di kota Nanjing, RRT, pekan ini, harus dipahami sebagai bagian dari perubahan geopolitik yang sedang terjadi di kawasan Asia. Secara perlahan, situasi politik dan strategi kawasan Asia bergeser mengakhiri peninggalan Perang Dingin yang melahirkan banyak perang saudara, membentuk politik negara dalam kutukan bipolar bangsa menjadi Tiongkok-Taiwan, Korsel-Korut, maupun bekas Vietnam Utara-Selatan. Pertemuan Ketua Dewan Urusan Daratan (Tiongkok) Taiwan, Wang Yu-chi, dengan mitranya, Direktur Kantor Urusan Taiwan RRT, Zhang Zhijun, di bekas ibu kota Kuomintang (Partai Nasionalis China) Nanjing, merupakan catatan penting bagaimana dialog politik yang terputus akibat pertikaian ideologi dan Perang Dingin memperoleh momentum baru. Dan ini diselesaikan sendiri di antara mereka. Kita pun melihat pertemuan ini menjadi penting dan bisa menjadi preseden penyelesaian persoalan dua Korea di Semenanjung Korea, mengikuti semangat dialog politik pertikaian Seoul-Pyongyang, tanpa campur tangan asing. Dan konsekuensi logis antitesa ”rapproachment” ini adalah berubahnya struktur geopolitik Asia, hilangnya hegemoni kekuatan negara besar yang memberikan payung keamanan selama lebih dari 60 tahun, serta menekankan pentingnya dialog politik bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi dan kerja sama perdagangan. Kita sendiri mencoba memahami pertemuan Wang-Zhang dari sisi Taiwan maupun dari sisi Tiongkok dalam konteks perubahan geopolitik. Perubahan ini akibat memanas dan meluasnya isu keamanan klaim tumpang tindih kedaulatan di Laut Tiongkok Selatan dan Timur dengan beberapa negara ASEAN (termasuk Indonesia karena tumpang tindihnya zona ekonomi eksklusif yang disebabkan ketidakjelasan koordinat sembilan garis putus-putus klaim Tiongkok dan Taiwan) maupun dengan Jepang. Dasar stabilitas Dari sisi Taiwan, pertemuan Wang Yu-chi di Nanjing dengan mitranya, Zhang Zhijun, yang juga berada pada posisi setingkat menteri adalah peristiwa bersejarah. Dua pejabat tersebut bertemu secara resmi dalam kapasitas mereka sebagai petinggi pemerintahan setelah kekalahan Kuomintang dalam perang saudara yang menyebabkan mereka melarikan diri ke Pulau Taiwan tahun 1949. Walaupun pertemuan ini lebih bersifat simbolis ketimbang persoalan substansi, posisi mereka dalam pertemuan ini memberikan perubahan yang berarti. Pertama, berbagai persoalan diajukan dalam pembicaraan Wang-Zhang. Bahkan untuk pertama kalinya Taiwan mengajukan permintaan paling tinggi, yakni meminta agar Presiden Taiwan Ma Ying-jeou bisa bertemu dengan Presiden Xi Jinping dalam pertemuan APEC akhir tahun ini di Tiongkok. Kedua, pertemuan simbolis ini mampu membangun dasar stabilitas mengarah ke kesetimbangan baru di tengah-tengah ketegangan klaim kedaulatan. Dari sisi Tiongkok, pertemuan Wang-Zhang memberikan pesan yang kuat dan jelas kalau Beijing-Taiwan saling membutuhkan. Selain di bidang ekonomi dan perdagangan yang tumbuh 50 persen selama lima tahun terakhir menjadi 197 miliar dollar AS, sekaligus memperkuat fondasi komunikasi politik dan keamanan mengantisipasi perubahan geopolitik regional di lingkungan daratan Tiongkok dengan menjadikan Taiwan sebagai sumbu utama kekuatan bersama. Ini yang menjelaskan jawaban Zhang Zhijun yang mengatakan, bukan waktu yang memadai untuk mempertemukan ”pemimpin mereka” berdua dalam KTT APEC. Jawabannya adalah bahwa waktunya tak memadai, tidak ada nada negasi sama sekali. Artinya, pertemuan Ma-Xi mungkin tidak terjadi saat KTT APEC, tetapi pada momentum lain yang sesuai dengan nuansa yang berkembang setelah pertemuan Nanjing. Baik Beijing maupun Taipei mengerti peribahasa ”mozhe shitou guo he,” menyeberangi sungai dengan merasakan batu-batunya. Dan batu-batu ini selain masalah ketergantungan dan kesinambungan kerja sama ekonomi dan perdagangan, masih ada masalah politik domestik maupun masalah keamanan. Taiwan dan AS hingga saat ini terikat pada undang-undang Taiwan Relations Act 1979 yang berisi komitmen AS melindungi Taiwan apabila diserang. Antisipasi perubahan Pertemuan Wang-Zhang merupakan penataan logis konsep pengembangan mekanisme keamanan untuk melindungi ekonomi Tiongkok melalui pendekatan, yang disebut Profesor Zhang Wenmu dari Pusat Penelitian Strategis Universitas Beijing, memiliki sisi rangkap bianjie anquan (keamanan perbatasan) dan  anquan bianjie (perimeter keamanan). Keamanan perbatasan adalah persoalan kedaulatan, sedangkan perimeter keamanan menyangkut kepentingan nasional laut maritim guna mengamankan pembangunan ekonomi dan lalu lintas perdagangan-investasi Tiongkok. Prof Zhang dalam tulisannya di Zhongguo Guofang Bao (harian pertahanan Tiongkok), Agustus 2013, mengatakan, dalam dua sisi pendekatan strategis ini, Taiwan tak hanya menjadi inti dalam kepentingan nasional Tiongkok, tetapi juga bagian penting yang tak bisa dihindari dalam proyeksi obyektif strategi maritim RRT. Dalam konteks Taiwan, Kuomintang, maupun pertemuan Wang-Zhang, pemikiran strategis ini memerlukan sinkronisasi penuh seperti pernah disampaikan mantan Presiden Tiongkok Hu Jintao dalam 18 karakter kanji Tionghoa. Rumusan Hu Jintao adalah jianli huxin (membangun saling percaya), gezhi zhengyi (menyampingkan perselisihan), qiutong cunyi (mencari kesamaan), dan gongchuang shuangying (menciptakan situasi saling menguntungkan/win-win). Perkembangan yang mengarah pada perubahan geopolitik Asia ini menghadirkan pertanyaan, apa yang akan dilakukan ASEAN menghadapi perubahan ini? Bagaimana posisi Indonesia untuk tetap menjadi dinamisator di Asia Tenggara? Pertanyaan ini penting diajukan, khususnya terkait kesepakatan kode tata berperilaku di Laut Tiongkok Selatan, sebagai wilayah ketegangan baru melibatkan tidak hanya negara kawasan, tetapi juga luar kawasan. Bagi Indonesia, ”rapproachment” Tiongkok-Taiwan harus diantisipasi guna menata ulang kebijakan dasar kita tentang ”satu Tiongkok.” Penataan kebijakan ini penting karena sudah 25 tahun kita tak memiliki pemahaman diplomasi dengan dan tentang Taiwan. Gabungan Tiongkok-Taiwan dalam kawasan perdagangan bebas ASEAN tahun depan menjadi terlalu besar untuk diabaikan begitu saja. ●

Read more